Network
PR PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Polri memiliki keterkaitan peran dalam Pemilu 2024. Kedua instansi ini berharap pesta demokrasi tahun depan berjalan dengan baik dan lancar.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menghadiri Apel Kepala Satuan Wilayah atau Kasatwil se-Indonesia di Jakarta, Rabu 1 November 2023.
"Bawaslu dan Polri saling bahu-membahu melakukan kolaborasi pada setiap Pemilu. Seperti dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), keamanan pemungutan suara dan netralitas anggota Polri," kata Rahmat Bagja.
Baca Juga: BSSN Ingatkan, Serangan Siber Bisa Menyerang Siapa Saja
Bagja menjelaskan dalam Pasal 93 huruf f UU Pemilu bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Selain itu, kata Bagja, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada instansi bersangkutan mengenai hasil pengawasan netralitas terhadap anggota Polri.
"Dalam undang-undang sudah jelas disebutkan, kepolisian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," jelas Bagja.
Baca Juga: Jelang Pemilu dan Pilkada 2024, Mendagri Minta Jajaran Kepolisian Tindak Kampanye Hitam
Adapun guna meminimalisir persoalan pada Pemilu di tahun 2024 mendatang, Bawaslu telah melakukan serangkaian upaya pencegahan. Diantaranya, menyusun indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, menguatkan pengawasan partisipatif, koordinasi dengan stakeholder terkait memberi imbauan.
