Network
PR PURWAKARTA -bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu poin pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja.
Dia menegaskan, selain bansos, bahwa aspek kendala geografis, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan implementasi program pemerintah akan menjadi poin-poin pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang
"Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, dilansir dari Kantor Berita Antara.
Baca Juga: Siap-siap, Kementerian PUPR Bakal Rekrut 26.319 CASN untuk Tahun 2024
"Dan juga misalnya, sekarang kami berharap kepada para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri, sampai dengan enam bulan Pilkada selesai," pungkasnya.
Sebagaimaba diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3).
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
Baca Juga: Polri Kerahkan 10 Anjing K-9 Amankan Proses Sidang Putusan Pilpres di MK
