Network
Wahyu juga menceritakan, bahwa berdasarkan komunikasi antara dirinya dengan Dwi melalui sambungan seluler, diterima kabar bahwa surat PHK terhadap Dwi ini dikategorikan pensiun dini dan akan diberi pesangon oleh perusahaan. Namun, Dwi tetap menolaknya dan ingin tetap bekerja.
"Saya tidak mau apa yang saya alami ini juga akan dialami oleh pekerja yang lainnya karena semenjak diberlakukannya omnibuslaw tidak sedikit manajemen perusahaan yang semakin arogan dan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Menang atau kalah, saya sebagaimana para pimpinan saya di Serikat Pekerja, tidak dirancang untuk mundur," ucap Wahyu menirukan ucapan penolakan PHK yang disampaikan Dwi Hadi Waryanto.
Lebih lanjut, Wahyu juga menyebut bahwa sekalipun sudah memasuki hari libur pada Senin 8 April 2024, pekerja yang bersangkutan (Dwi) termasuk dan PUK SPAMK FSPMI PT Unipres Indonesia, sudah melayangkan surat penolakan atas dugaan PHK sepihak ini kepada perusahaan tersebut.
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan bahwa pada 23 April 2024 nanti FSPMI Kabupaten Purwakarta akan mengadakan rapat sebagai langkah penanganan khusus terkait persoalan ini.
Agenda ini, oleh Wahyu disebut Solidarity Time, yang mana kaum buruh akan memastikan dan mengerahkan segala daya upaya termasuk aksi aksi besar yang bisa saja dilakukan dengan melibatkan semua unsur serikat Pekerja maupun Partai Buruh demi melawan kesewenangan ini.
"Satu hal yang cukup memprihatinkan bahwa pihak perusahaan memiliki lawyer yang kebetulan adalah calon anggota legislatif terpilih di pemilu 2024. Bagaimana bisa, dengan bakal memiliki kewenangan lebih sebagai wakil rakyat malah ada kejadian begini?" ujar Wahyu.
Sebagaimana diketahui bahwa dari hasil pileg 2024, sekalipun kabupaten Purwakarta adalah wilayah industri, Partai Buruh Purwakarta yang Wahyu pimpin belum mampu untuk menempatkan wakilnya di parlemen sehingga menurutnya perjuangan kaum buruh ke depan akan semakin berat.
"Kami yang terlibat langsung dalam pembelaan dan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya termasuk banyak caleg dan pengurusnya adalah relawan kemanusiaan yang terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan tentunya, kamipun lebih paham "jeroan" perusahaan-perusahaan dibanding banyak wakil rakyat yang ada. Sayangnya, tak diberi kesempatan menjadi penentu kebijakan di parlemen," tuturnya.
Wahyu mengatakan harapan tinggal ditangan kelas pekerja itu sendiri yakni dengan meningkatkan solidaritas dan soliditas pekerja. Sementara dalam waktu dekat, secara politis masih ada satu kesempatan yakni perhelatan pilkada. Wahyu menegaskan kelas pekerja harus satu komando kalau memang ingin memiliki bargaining dalam turut menentukan nasibnya sendiri ke depan. Memilih bupati dan wakil bupati sesuai rekomendasi Partai Buruh tentunya.
"Atau kalau tidak maka bisa jadi semakin berat saja kondisi perburuhan yang ada dan bersiaplah untuk angkatan kerja menjadi penonton di daerahnya sendiri sekalipun setidaknya ada 7 (tujuh) kawasan industri di Purwakarta terus berkembang serta membutuhkan ribuan pekerja," ucapnya.
