Megawati Diminta Evaluasi Ketua DPC PDIP Purwakarta, Diduga Gelapkan Dana Operasional Pemilu

- 16 Maret 2024, 09:35 WIB
Ketua Umum Megawati Soekarno Putri
Ketua Umum Megawati Soekarno Putri /M. Risyal Hidayat/ANTARA

PR PURWAKARTA - Pasca kegiatan Pemilu 14 Februari, jajaran pengurus partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihebohkan dengan munculnya surat mosi tidak percaya dari jajaran PAC PDI Perjuangan se-Purwakarta.

Pasalnya, surat mosi tidak percaya dari 12 PAC PDIP Perjuangan itu meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) untuk melakukan evaluasi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta.

Dari surat mosi tidak percaya yang ditujukan ke DPP PDIP dan DPD PDIP Jawa Barat. Surat bernomor: 001/PAC-PDIP-Purwakarta/III/2024 yang salinannya diterima awak media pada Jumat, 15 Maret 2024 itu mengungkapkan DPP PDIP dikabarkan mengalokasikan dana sekitar Rp 2,6 miliar ke DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, untuk keperluan Pemilu 2024.

Baca Juga: Mengintip 5 Keunggulan Huawei D14 i5, Laptop Anti Lelet dengan Fitur Kelas Premium

Dana tersebut digelontorkan untuk operasional dan honorarium para saksi partai yang tersebar pada 2.693 TPS di wilayah tersebut. Dengan alokasi anggaran Rp 1 juta setiap TPS. Namun pada prakteknya, distribusi anggaran tersebut hanya direalisasikan sekitar Rp 600 ribu per TPS. Sisanya, diduga digelapkan oleh pimpinan partai berlambang kepala banteng tersebut.

Keduabelas PAC yang menandatangani surat tersebut, diantaranya adalah PAC PDIP Kecamatan Cibatu, Pasawahan, Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukasari, Pondoksalam dan Kecamatan Darangdan. Sementara, pimpinan partai pada lima kecamatan lainnya yaitu, PAC Purwakarta Kota, Campaka, Babakan Cikao, Bungursari dan Jatiluhur, tidak membubuhkan tandatangan.

Dalam mosi itu juga ditulis, bahwa yang mengajukan mosi tidak percaya dan permintaan evaluasi Ketua DPC PDIP Purwakarta ada 12 PAC, yang masih memiliki kepedulian kepada PDIP khususnya di Kabupaten Purwakarta. Dengan berbagai dasar dan pertimbangan.

Kenapa perlu dilakukan evaluasi terhadap pimpinan PDIP di Purwakarta. Pertama soal pengelolaan dana Pileg dan Pilpres 2024 yang realisasinya ditenggarai tidak sesuai dengan apa yang dialokasikan oleh DPP PDIP.

Baca Juga: Antisipasi Masuknya Narkoba, Selama Ramadan Polri Perketat Wilayah Perbatasan Indonesia

Halaman:

Editor: Abdul Muhamad Hamdani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x