Network
PR PURWAKARTA - Dua berita kontroversial baru-baru ini mengguncang dunia politik Indonesia, melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Kejadian-kejadian ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas demokrasi dan netralitas aparat negara.
Berita pertama memperlihatkan curhatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Boyolali yang viral di berbagai media sosial. Dalam curhatannya, PNS tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya diperintah dengan sangat tegas untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Bahkan, lebih mencengangkan lagi, PNS tersebut dimintai memberikan sejumlah uang dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan dari lingkungan kerja menjadi senjata intimidasi bagi mereka yang berani menolak tawaran tersebut.
Baca Juga: Dewan Pendidikan Purwakarta Temukan Beberapa Persoalan saat Awasi Pelaksanaan ANBK
Berita kedua memperlihatkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong. Informasi yang mencuat menyebutkan bahwa PDIP dan Ganjar Pranowo meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memenangkan Pilpres 2024. Fakta ini terungkap sesuai dengan pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat melakukan penggeledahan. Lebih mencengangkan lagi, Pj Kepala Daerah yang dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 dalam pakta tersebut.
Skandal ini menunjukkan betapa politik di Indonesia semakin terjerat dalam praktik-praktik yang merugikan integritas demokrasi. Melibatkan BIN dalam urusan politik adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan netralitas aparat negara. Tidak hanya itu, upaya untuk menutupi perbuatan sendiri dengan menuding aparat tidak netral semakin mencoreng citra demokrasi di Indonesia.
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan diharapkan dapat lebih bijak dan kritis dalam menyikapi isu-isu politik yang dapat merusak tatanan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam membangun fondasi demokrasi yang sehat dan kuat.
***
