Network
PR PURWAKARTA - Tersiar kabar ada dugaan di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, yang menutup hak rakyat untuk mendapatkan informasi terus bergulir kencang.
Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta Agus Yasin menilai, polemik dan saling lempar permasalahan dihilangkannya anggaran bagi informasi publik semakin memperkuat dugaan mengenai banyaknya hal penting yang sengaja ditutup-tutupi atau disembunyikan dari rakyat oleh pihak tertentu di jajaran Pemkab Purwakarta.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) merupakan pihak yang harus bertanggung jawab tidak adanya sistem keterbukaan informasi bagi publik, mengingat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyetujui anggaran tersebut.
Baca Juga: Panwaslu Sukatani Purwakarta Rakor Pengawasan Logistik
"Kita tidak bisa menyalahkan TAPD dalam hal ini, apalagi TAPD dan Sekretaris Daerah sudah menyanggupi untuk kegiatan tersebut untuk membantu dan memberikan informasi yang sehat dan strategis kepada masyarakat terkait keberhasilan pembangunan Purwakarta," kata Agus, pada Senin 4 Desember 2023.
Langgar Kesepakatan
Sebelum polemik yang tidak sehat bagi rakyat Purwakarta tersebut menjadi perbincangan ramai, Agus Yasin menjelaskan, dalam silaturahmi pada September lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, jajaran pejabat di Diskominfo Purwakarta, telah disepakati anggaran kerjasama media untuk membantu publikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan strategis.
Bahkan, menurut Agus, Pejabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan juga telah menyetujui anggaran tersebut, mengingat pentingnya peran media untuk pembangunan dan membantu mempercepat pelayanan di Purwakarta.
