Network
PR PURWAKARTA - Koordinator Aliansi Buruh Tinta Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Cecep Nur Saepul Mukti meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD agar tidak mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan lembaga-lembaga vertikal di wilayahnya.
Menurutnya, dana dari APBD Purwakarta yang dialokasikan ke lembaga vertikal dalam beberapa tahun kebelakang ini terlalu berlebihan sehingga mengabaikan pembangunan daerah yang seharusnya di prioritaskan.
"Kan masih banyak prioritas yang lain seperti pembangunan kantor DLH, Disnakertrans, Diskominfo dan DKUPP. Kan harusnya APBD fokus dulu terhadap pembangunan di daerah jangan ke yang lain-lain dulu, apalagi ke lembaga vertikal," kata pria yang akrab disapa Cep Jenar itu, Jumat 24 November 2023.
Baca Juga: Pemkab Purwakarta Dorong Pelaku Usaha Teh Melalui Pelatihan, Bea Cukai Siap Dampingi Ekspor Produk
Selain itu, Ia juga menyebut bahwa dengan tidak adanya alokasi anggaran kerjasama iklan untuk media massa di APBD Perubahan tahun ini menjadi salah satu contoh urusan yang terabaikan oleh APBD Purwakarta.
"Jadi APBD itu juga harus fokus terhadap urusan media di Purwakarta, sempat saya sampaikan bahwa hal itu berkaitan dengan keberlangsungan industri pers di Purwakarta, disisi lain, kegiatan publikasi soal pembangunan daerah dapat dijalankan dengan maksimal," kata dia.
Selain itu, Jenar juga menyebut anggaran dari APBD Purwakarta senilai Rp 9 miliar yang menjadi temuan LHP BPK tahun 2022 membuat semua pihak terkejut ketika mengetahuinya. Pasalnya, anggaran sebesar itu diperuntukan untuk pembangunan sejumlah fasilitas instansi vertikal di Purwakarta.***
Baca Juga: Komitmen Pemkab Purwakarta Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal
