Network
PURWAKARTA TALK - Isu politisasi hukum pemanggilan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK setelah deklarasi sebagai Bakal calon wakil presiden (Bacapres) pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan, bergulir di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK bukan politisasi hukum.
Mahfud MD meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.
Baca Juga: Siap Penuhi Undangan KPK Hari Ini, Muhaimin Iskandar Bakal Diperiksa Sebagai Saksi
"Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik," ujar Mahfud MD, dikutip Purwakarta Talk dari laman Antara.
Dia memaparkan, pengusutan dugaan kasus korupsi tersebut sudah lama berlangsung. Mahfud juga menegaskan, pemanggilan Muhaimin Iskanda bukan sebagai tersangka melainkan sebagai saksi untuk diminta keterangannya.
Baca Juga: Heboh, Mintarsih Ungkap PT Blue Bird Taxi Adalah Induk dari PT Blue Bird Tbk
"Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” terangnya.
Baca Juga: Heboh, Akun YouTube DPR RI Tiba-tiba Promosikan Situs Judi Online
