Network
PURWAKARTA TALK - Menyusul surat pemberitahuan tarif baru biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) yang dikeluarkan oleh PJT II, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melayangkan protes terhadap kenaikan harga air baku tersebut.
Pasalnya, tarif yang dikenakan oleh PJT II disamaratakan dengan tarif wilayah lain di Jawa Barat dan DKI Jakarta.
"Harusnya ada diskresi untuk tarif ke Purwakarta, karena waduk Jatiluhur berada dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, masa disamakan dengan wilayah lain dan DKI Jakarta," kata Ambu Anne kepada awak media, Selasa 07 Februari 2023.
Baca Juga: Penyertaan Modal PDAM Purwakarta dari Tahun ke Tahun
Menurutnya, air baku yang berasal dari Bendungan Jatiluhur atau PJT II, menjadi air baku yang paling banyak digunakan untuk Perumda Air Minum Purwakarta. Hal ini juga bisa berpengaruh terhadap beban produksi Perumda Air Minum milik Pemkab Purwakarta, yang memang sampai saat ini masih menahan diri untuk tidak menyesuaikan tarif.
"Saya protes kalau harga itu akan diberlakukan kepada Purwakarta. Alasannya yang pertama bahwa Bendungan Jatiluhur itu ada di wilayah Purwakarta. Masyarakat Purwakarta menjaga alamnya, menjaga pohon, lingkungan sehingga debit air bisa terjaga. Lalu yang kedua adalah pendapatan perkapita antara Purwakarta dengan DKI Jakarta, kan berbeda," ujarnya.
Terkait itu, ia akan mengirim surat ke Direktur PJT II, untuk meminta agar harga dasar air baku itu dibedakan antara ke daerah lain termasuk DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang dengan ke Purwakarta.
Baca Juga: Said Aqil Siradj Jadi Pembicara Utama Seminar Nasional Kiyai Desa PC ISNU Purwakarta
