Network
PURWAKARTA TALK - Tahun Pemilu 2024 tengah berlangsung, berbagai informasi tersebar luas di media sosial. Bahkan informasi hoaks mulai bermunculan di kalangan masyarakat.
Berdasarkan data Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), informasi hoaks soal Pemilu 2024 kian meningkat.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan, informasi hoaks terkait Pemilu telah meningkat 10 kali lipat. Peningkatan ini terjadi sepanjang tahun 2023, sejak Januari hingga Oktober.
Baca Juga: Serem, Bangunan Pasar Kuliner dan Perikanan 12 Miliar di Purwakarta Jadi Rumah Hantu?
"Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Budi dalam konferensi pers di Media Center Kemkominfo Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
Menurutnya peningkatan penyebaran hoaks dan disinformasi secara signifikan terjadi sejak Juli 2023 dengan 14 hoaks Pemilu. Sementara di bulan Juni tercatat 9 hoaks, bulan Mei 5 hoaks, dan bulan april 1 hoaks Pemilu.
Baca Juga: Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Soroti Kasus Hilang Saham Mintarsih di Blue Bird
"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook dikelola Meta. Saat ini kami telah mengajukan take down (menurunkan) 454 konten kepada pihak Meta," katanya.
"Sebagai salah satu bentuk disinformasi akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidak percayaan) antarwarga," katanya.
Menurutnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.
Menkominfo menyebut beberapa contoh hoaks berkaitan dengan pemilu yang beredar di platform digital. Seperti disinformasi Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai Presiden setelah MK kabulkan batas usia.
Baca Juga: BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat
Sementara disinformasi lain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perihal ini, KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena ingin menjegal Anies Baswedan.
"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapre isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU. Begitu juga penyelenggara Pemilu lainnya untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita," pungkasnya.
Berita sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul: Hoaks Pemilu Meningkat Hampir 10 Kali Lipat, Menkominfo: 454 Konten Kita Minta Take Down. (Ikbal Tawakal/PR). ***
