Network
PR PURWAKARTA - Insiden dugaan penolakan pelayanan terhadap pasien bayi yang membutuhkan pertolongan medis karena lahir secara prematur oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mendapat kritikan dari partai politik hingga organisasi masyarakat (ormas).
Menurut Ketua Executive Comitee (Exco) Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, Wahyu Hidayat, insiden penolakan terhadap bayi malang yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia itu jangan sampai terulang kembali di wilayah ini.
Menurutnya, kejadian ini wajar mendapat kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Khususnya, untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan medis.
Baca Juga: Klarifikasi RSUD Bayu Asih Purwakarta Soal Dugaan Menolak Layani Pasien Bayi Prematur
Wahyu juga mengaku telah membaca berita-berita bantahan dari pihak RSBA yang menyatakan bahwa pihak rumah sakit melayani dengan baik kedatangan bayi malang tersebut.
"Ada keterangan resmi dari Direktur RS Bayu Asih yang menjelaskan bahwa pasien dilayani dengan baik, padahal keterangan dari pihak keluarga dan berita yang beredar disampaikan begitu (pasien) sampai langsung rumah sakit langsung dibilang penuh, sehingga sempet ribut dulu baru (sang bayi) di oksigen," kata Wahyu, Selasa 16 April 2024.
"Itu sudah menyalahi dari aturan perundangan yang berlaku, yang harusnya pihak rumah sakit itu wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat," sambung Wahyu.
Insiden dugaan penolakan pelayanan medis bagi bayi yang kabarnya dipicu oleh minimnya fasilitas rumah sakit ini juga harus menjadi perhatian khusus.
"Perkara surat rujukan kemana, apalagi sudah dirujuk ke rumah sakit, bisa jadi semua rumah sakit swasta memang penuh semua. Sehingga rumah sakit milik pemerintah menjadi alternatif terakhir masyarakat untuk meminta pertolongan medis," ucap Wahyu.
"Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimanapun kondisinya harus ditangani dulu apalagi halnya tentang bayi prematur yang butuh pelayanan khusus," sambung Wahyu.
Wahyu juga mengungkap atas dasar kepedulian terhadap dunia medis dan masyarakat, Exco Partai Buruh, Ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), LSM Barak Indonesia dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Purwakarta akan bersurat ke DPRD untuk menggelar audiensi dengan pihak-pihak terkait.
Rencananya, surat permohonan audiensi tersebut akan disampaikan ke DPRD pada hari ini Selasa 17 April 2024 dengan harapan audiensi tersebut dapat digelar pada Selasa 23 April 2024 dengan menghadirkan langsung Direktur Utama RSUD Bayu Asih.
Sementara itu, Ketua DPC Pospera Kabupaten Purwakarta, Sutisna Sonjaya menambahkan bahwa Bupati harus segera turun tangan menanggapi insiden penolakan pasien bayi yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia itu.
Dalam hal ini, Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan harus segera melakukan evaluasi kinerja para pejabat di RSUD Bayu Asih demi meningkatkan pelayanan rumah sakit pelayanan terhadap masyarakat.
"Evaluasi ini perlu dilakukan khususnya di bidang pelayanan masyarakat di rumah sakit tersebut," kata Tisna.
Senada dengan Wahyu, Tisna juga berharap insiden memalukan ini menjadi yang terakhir kalinya terjadi di Purwakarta.
"Pelayanan di rumah sakit milik pemerintah ini harus benar-benar diawasi bersama demi terciptanya pelayanan maksimal tanpa membedakan kelas dan golongan," katanya.
Tisna juga sebelumnya mengaku akan mengadukan buruknya pelayanan di rumah sakit ini ke komisi terkait di DPR RI.
"Selain aduan ke DPRD Purwakarta, Pospera juga tetap akan melayangkan surat aduan ke Komisi IX DPR RI," ucap Tisna.***
