Network
"Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabaikan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimanapun kondisinya harus ditangani dulu apalagi halnya tentang bayi prematur yang butuh pelayanan khusus," sambung Wahyu.
Wahyu juga mengungkap atas dasar kepedulian terhadap dunia medis dan masyarakat, Exco Partai Buruh, Ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), LSM Barak Indonesia dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Purwakarta akan bersurat ke DPRD untuk menggelar audiensi dengan pihak-pihak terkait.
Rencananya, surat permohonan audiensi tersebut akan disampaikan ke DPRD pada hari ini Selasa 17 April 2024 dengan harapan audiensi tersebut dapat digelar pada Selasa 23 April 2024 dengan menghadirkan langsung Direktur Utama RSUD Bayu Asih.
Sementara itu, Ketua DPC Pospera Kabupaten Purwakarta, Sutisna Sonjaya menambahkan bahwa Bupati harus segera turun tangan menanggapi insiden penolakan pasien bayi yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia itu.
Dalam hal ini, Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan harus segera melakukan evaluasi kinerja para pejabat di RSUD Bayu Asih demi meningkatkan pelayanan rumah sakit pelayanan terhadap masyarakat.
"Evaluasi ini perlu dilakukan khususnya di bidang pelayanan masyarakat di rumah sakit tersebut," kata Tisna.
Senada dengan Wahyu, Tisna juga berharap insiden memalukan ini menjadi yang terakhir kalinya terjadi di Purwakarta.
"Pelayanan di rumah sakit milik pemerintah ini harus benar-benar diawasi bersama demi terciptanya pelayanan maksimal tanpa membedakan kelas dan golongan," katanya.
Tisna juga sebelumnya mengaku akan mengadukan buruknya pelayanan di rumah sakit ini ke komisi terkait di DPR RI.
