Network
PR PURWAKARTA - Rapat Paripurna laporan keterangan penyampaian pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta tahun anggaran 2023 yang digelar pada hari ini Kamis 28 Maret 2024 tampaknya tak berjalan mulus.
Pasalnya, dalam rapat di gedung dewan itu sempat diwarnai aksi walk out yang dilakukan oleh belasan anggota DPRD dari lima Fraksi diantaranya Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Berani dan Fraksi PDN.
Terpantau awak media, dengan walk out-nya belasan anggota dewan itu, alhasil rapat paripurna hanya diikuti oleh 12 orang yang terdiri dari 8 anggota dari Fraksi PKS dan Golkar dan 4 orang dari unsur pimpinan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Usahakan Bantuan Beras Akan Diberikan Hingga Akhir Tahun
Para anggota dewan yang keluar dari rapat ini mengaku sebelum rapat ini digelar belum menerima dokumen-dokumen pelengkap untuk dipelajari sebelum rapat paripurna dilaksanakan.
"Yang pertama memang kita minta rapat Paripurna penyampaian LKPJ ini ditunda pembahasannya, karena kami memandang masih belum siap, karena dokumen yang disampaikan kepada kami sangat mendadak. Sehingga, kami tidak punya persiapan mendalami dan mengkritisi," kata anggota Fraksi PKB, Hidayat, Kamis 28 Maret 2024.
Sebelum walk out, belasan anggota DPRD Purwakarta itu juga mengajukan hak interpelasi terhadap Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan.
Adapun penyerahan berkas usulan hak interpelasi tersebut diwakili oleh Hidayat kepada Pimpinan DPRD Purwakarta.
"Kaitan dengan hak interpelasi, ini adalah hak konstitusional kami di DPRD untuk menindaklanjuti fungsi pengawasan, baik di komisi, alat kelengkapan dewan. Tadinya, kami ingin di rapat paripurna ini jadi rapat paripurna interpelasi. Sehingga jelas posisinya DPRD ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat pemerintah kabupaten," ungkap Hidayat.
