Network
PR PURWAKARTA - Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya kembali mempersoalkan sisa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp3,1 miliar tahun 2022 yang di tahun tersebut sisa anggaran itu tak tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Purwakarta.
Sisa DID itu sendiri, kata Tarman, seharusnya tertanggal 31 Desember 2022 lalu masih tersimpan. Dia juga menyesalkan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat karena terkesan tertutup saat dimintai informasi terkait anggaran tersebut.
Menurut Tarman, tak tersimpannya sisa DID tahun 2022 di kas daerah itu menjadi sangat wajar jika menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Ditambah lagi, tidak ada keterbukaan dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024, KPU Purwakarta Sasar Warga Binaan Lapas
"Kan harus terbuka, minimal kalau ada yang menanyakan ya dijawab. Kalau memang tidak masuk atau tersimpan di kas daerah, lalu masuk dan tersimpan di kantong siapa?" kata Tarman kepada media ini, Senin 12 Februari 2024.
Tarman menyebutkan DID dari pemerintah pusat pada tahun 2022 besarannya adalah Rp 14.544.615.000 dan sudah direalisasikan 100 persen. Sementara yang belum digunakan atau sisanya yakni Rp 3.165.216.200.
"Padahal jelas-jelas itu jadi temuan BPK tahun 2022, sampai saat ini pun Pemkab Purwakarta tetap tidak terbuka. Padahal masyarakat juga harus mengetahui kemana dan digunakan untuk apa kalau memang anggaran itu tidak tersimpan di kas daerah," katanya.
Baca Juga: Repdem Desak Kejari Purwakarta Ungkap Keterlibatan Anggota DPRD Dalam Kasus SPPD Fiktif Tahun 2016
"Temuan ini menimbulkan kecurigaan, apakah sisa DID tersebut digunakan untuk kegiatan lain dan apakah sisa dana itu juga bisa digunakan untuk kepentingan di luar DID," sambung dia.
