PR PURWAKARTA - Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, disinyalir membuat kekeliruan dalam penggunaan anggaran dinas.
Dari informasi yang diterima awak media, belakangan ini ada beberapa kegiatan di dinas ini khususnya yang bersifat penunjukan langsung. Pelaksanaan anggaran dinas tersebut diduga menggunakan jasa pihak ketiga atau CV milik salah satu Tenaga Harian Lepas (THL) dinas itu sendiri.
Sumber PR Purwakarta yang meminta namanya tak dipublikasikan, membenarkan terkait hal itu. Setahu dia, selama ini memang ada beberapa kegiatan di Bidang IKP yang dilaksanakan oleh CV milik THL tersebut.
Baca Juga: Luthfi Bamala dan Abang Ijo Tancap Gas Menangkan NasDem di Pemilu 2024
"Ada beberapa om. Kebanyakan yang sifatnya penunjukan langsung," ujar sumber yang juga merupakan pegawai Diskominfo itu, Senin 11 Desember 2023.
Sumber tersebut juga menjelaskan, salah satu contoh dari kegiatan yang dilaksanakan oleh CV tersebut yakni terkait pengadaan baliho. Adapun perusahaan yang diduga milik THL ini, kata dia, yakni CV Media Cahaya Langit.
"Kalau nggak salah, di anggaran perubahan ini juga ada kegiatan yang pakai CV itu," kata dia.
Baca Juga: Kadis Disipusda Purwakarta Ingatkan Dinas Tak Boleh Musnahkan Arsip Sembarangan
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta Sutisna Sonjaya mengatakan bahwa jika benar hal tersebut benar terjadi sangat riskan terhadap tindakan penyelewengan atau penyimpangan anggaran.
"Riskan kenapa? Bayangkan saja, anggaran untuk kegiatan ini dipegang oleh CV milik pegawai, yang bikin laporan dan SPJ-nya juga orang itu. Ini kan sangat riskan dimanipulatif. Bisa saja kan, anggarannya ada tapi tidak dikerjakan. Yang penting SPJ-nya ada," kata Tisna, Selasa 12 Desember 2023.
Baca Juga: DPC Pospera Kunjungi Bakal Calon Bupati Purwakarta 2024
Jika benar kondisinya demikian, pihaknya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purwakarta bisa mengevaluasi penggunaan anggaran di dinas-dinas. Jangan sampai, kejadian seperti ini terjadi di dinas lain.
"Kami meminta Pj Bupati atau Sekda untuk mengevaluasi ini. Jangan sampai ada pegawai yang merangkap pemilik CV yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan. Karena ini sangat rentan penyelewengan. Kami yakin, hal seperti ini juga terjadi di dinas lain," tegas dia.
Sementara hingga naskah ini dimuat. Belum ada keterangan yang didapat dari pihak Diskominfo Purwakarta.***