Network
Menurut Rocky, sikap masyarakat yang cenderung mendukung Bjorka didasari dengan mulai pudarnya kepercayaan kepada pemerintah.
“Jadi ini kelucuan politik yang basisnya adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah,” ucap Rocky.
Pemerintah rencananya akan membuat single data atau big data, misalnya pembayaran pajak yang tidak lagi memakai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tapi menggunakan NIK KTP.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tanggapi Soal Wacana Dirinya Dicalonkan Wakil Presiden 2024
Masalahnya adalah, sebelum masyarakat menggunakan NIK KTP sebagai pembayaran pajak, tapi data tersebut telah bocor.
Hal itu juga yang membuat publik cenderung sulit untuk percaya kepada pemerintah yang gagal menjaga data pribadi warga negaranya.
“Siapa yang mau dikejar-kejar pajak itu? Rakyat kecil? Ya, memang. Dia pembayar pajak berdasarkan NIK-nya,” kata Rocky.
“Tetapi, yang kita sebut hukum pajak itu kan hukum tentang kemampuan membayar. Jadi, walaupun dia subjek pajak, tapi dia gak bisa bayar, negara gak bisa tuntut,” sambungnya.
Rocky Gerung menjelaskan bahwa sangat masuk akal jika data waraga negara Indonesia dibocorkan hacker untuk melindungi masyarakat kecil dari kejaran pajak.
Baca Juga: Segera Cek Nama Daftar Penerima BLT BBM, Melalui Situs cekbansos.kemensos.go.id
