PR PURWAKARTA – Dianggap bikin gaduh, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) melaporkan produksi film Vina: sebelum 7 hari ke Bareskrim Polri pada Selasa 28 Mei 2024.
Akan tetap, pihak polisi menolak laporan tersebut dan hanya menjadi aduan masyarakat (dumas).
"Bukan ditolak, kalau dumas itu aduan masyarakat. Itu bisa dikembangkan kalau memenuhi dua alat bukti," kata Ketua ALMI, Zainul Arifin kepada wartawan di Bareskrim Polri.
Baca Juga: Aparat Penegak Hukum Diminta Soroti Anggaran Kegiatan di Diskominfo Purwakarta
Dikatakan Zainul, film itu membuat kegaduhan karena proses hukum tengah berjalan dan berbeda dengan kasus sianida yang melibatkan Jessica Wongso sudah inkrah yang dibikin sebuah cerita agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.
Kasus Vina sendiri belum final dan masih dalam proses penegakan hukum dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun di publik.
"Kasus ini terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik, dalam hal ini instansi kepolisian. Itu poin terkait delik pidananya," katanya.
Baca Juga: Bahas Soal Program Citarum Harum, Pj Gubernur Jawa Barat dan Walhi Gelar Pertemuan di Purwakarta
Baca Juga: Hadir di Inagurasi GP Ansor, Presiden Jokowi Bahas Situasi Geopolitik
Zainul kembali akan melaporkan pihak yang terlibat dalam pembuatan film itu dengan sangkaan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 31 UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
Sebagaimana diketahui, kasus Vina Cirebon yang menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun 2016 silam diduga oleh geng motor menjadi perhatian publik. Ini mencuat kembali setelah film Vina: sebelum 7 hari tayang di bioskop Tanah Air dan mendapat respon bagus dari penonton. ***