Network
PR PURWAKARTA - Irwan P Abdurrachman. Pengusaha muda yang tercatat sebagai Pengurus Kadin Jawa Barat ini digadang-gadang bakal meramaikan pemilihan kepala daerah Kabupaten Purwakarta.
Pasalnya, setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 lalu. Indonesia diagendakan bakal memasuki kontestasi politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Kepada awak media, pria yang akrab disapa Irwan ini mengungkapkan, tak dapat dipungkiri, bahwa hari ini masyarakat Purwakarta sangat menginginkan pemimpin yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan dunia usaha hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: KPU Siap Hadiri Evaluasi Pemilu 2024 di DPR
Ia berjanji akan menghadirkan strategi pembangunan yang konkret, terukur, dan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat. Bagi Irwan, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan harus diwujudkan di Kabupaten Purwakarta. Pencapaian tersebut, harus didasari dengan pembangunan masyarakat mandiri, dan perekonomian yang kokoh.
"Tak hanya soal pembangunan ekonomi, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan yang menjadi tuntutan masyarakat juga bakal menjadi skala prioritas kami," kata pria yang juga alumni SMAN 1 Purwakarta itu.
Baca Juga: Musim Tanam Padi, Pemkab Purwakarta Targetkan Produksi Ribuan Ton
Setidaknya, hal itu dibuktikan dalam tiga tahun terakhir ini. Melalui program corporate social responsibility kantor notarisnya, ia juga telah membantu membuatkan ratusan badan hukum yayasan mulai dari pondok pesantren di desa-desa, masjid, majelis taklim hingga PAUD di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Notaris yang berkantor di depan Mapolsek Purwakarta Kota itu, tak memungut sepeserpun biaya pembuatan badan hukum tersebut alias gratis. Untuk para pelaku UKM atau pedagang kecil warungan, Pengurus Kadin Jabar itu juga membantu membuatkan NIB atau perusaahan perseorangan.
Irwan mengatakan, apa yang dilakukannya tak lebih hanya untuk mendorong masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai yayasan, majelis atau pesantren di pelosok desa dapat mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, hukum dan aturan lainnya.
Baca Juga: Pemerintah Adakan Program Mudik Gratis 2024, Siapkan 80 Ribu Kuota Bagi Pemudik
"Program ini akan kita lakukan secara berkelanjutan. Program prioritas saya adalah, legalisasi pondok pesantren, majelis dan PAUD. Ibadah umroh untuk ustad, marbot dan guru agama. Program sudah berjalan dari tahun 2022 sampai sekarang walaupun dengan dana pribadi," kata Mantan Ketua Bappilu Partai Gerindra yang saat ini aktif sebagai Pengurus Partai Golkar Purwakarta itu.
Dalam visinya, Irwan juga komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan baik, tanpa meninggalkan ruang bagi praktek-praktek korupsi yang merugikan masyarakat. "Kita akan melakukan pendekatan-pendekatan secara inklusif dan partisipatif untuk mendapatkan dukungan rakyat yang mengakar, menjalar dan kuat," ujarnya.
Irwan juga siap mendengarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara langsung, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan membangun kedekatan yang kokoh antara pemimpin dan rakyat Purwakarta.
Baca Juga: Selain Inspektorat, Pospera Purwakarta juga Bakal Laporkan Diskominfo ke Polda dan Kejati Jabar
"Tak mudah memang, tapi untuk mencapai apa yang diharapkan, berbagai tantangan besar harus diatasi untuk bersama-sama membangun Purwakarta," katanya.
Menutup, ia juga mengatakan, pencalonannya bukanlah sebatas upaya untuk merebut kekuasaan. Alumni SMPN 2 Purwakarta itu menganggap keikutsertaannya di Pilkada Purwakarta adalah sebagai ikhtiar untuk melanjutkan pembangunan serta memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Kabupaten Purwakarta. ***
