Network
"Riskan kenapa? Bayangkan saja, anggaran untuk kegiatan ini dipegang oleh CV milik pegawai, yang bikin laporan dan SPJ-nya juga orang itu. Ini kan sangat riskan dimanipulatif. Bisa saja kan, anggarannya ada tapi tidak dikerjakan. Yang penting SPJ-nya ada," kata Tisna, Selasa 12 Desember 2023.
Baca Juga: DPC Pospera Kunjungi Bakal Calon Bupati Purwakarta 2024
Jika benar kondisinya demikian, pihaknya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purwakarta bisa mengevaluasi penggunaan anggaran di dinas-dinas. Jangan sampai, kejadian seperti ini terjadi di dinas lain.
"Kami meminta Pj Bupati atau Sekda untuk mengevaluasi ini. Jangan sampai ada pegawai yang merangkap pemilik CV yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan. Karena ini sangat rentan penyelewengan. Kami yakin, hal seperti ini juga terjadi di dinas lain," tegas dia.
Sementara hingga naskah ini dimuat. Belum ada keterangan yang didapat dari pihak Diskominfo Purwakarta.***
