Network
PURWAKARTA TALK - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin berpesan agar KSSK dapat
mengantisipasi pesatnya kemajuan era digital.
Diketahui, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan tahun 2021 kepada Komisi XI DPR RI, pada Kamis 27 Januari 2022.
KSSK sendiri beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga
Penjamin Simpanan.
Baca Juga: Tanggapi Dugaan Rasis Edy Mulyadi, Jubir Partai Rakyat: PKS Lakukan Protokol Sesat
"Saya berharap KSSK bisa terus merespon berbagai dinamika pada era disrupsi keuangan digital ini sehingga tidak ketinggalan dalam mengambil tindakan dengan mengedepankan perlindungan konsumen," ujar Puteri Komarudin dalam acara tersebut.
Puteri Komarudin menilai, jika muncul masalah maka konsumen atau investor yang akan mengalami kerugian.
"Karena tentu jika terjadi permasalahan, yang akan dirugikan adalah masyarakat yang menjadi konsumen atau investor. Makanya, era sekarang ini menuntut KSSK untuk bekerja semakin gesit dan gercep,” ujarnya.
Baca Juga: Tubuh Mama Rosa Dibakar 2 Jeligen Bensin, Irvan Merasa Puas? Ikatan Cinta Jumat 28 Januari 2022
Lebih lanjut, Puteri juga menyampaikan beberapa tren digitalisasi yang sekarang berkembang di masyarakat. Mulai dari melonjaknya ketertarikan investor pada aset kripto, ramainya transaksi jual beli Non-Fungible Token (NFT), maraknya sistem trading binary option, hingga hadirnya dunia metaverse.
“KSSK perlu menyiapkan rencana aksi bersama untuk meningkatkan literasi keuangan yang saat ini masih sangat rendah. Apalagi anak muda seperti saya sekarang kian tertarik untuk berinvestasi, yang tentu perlu dibekali wawasan keuangan yang memadai. Sehingga tidak terjerumus pada investasi ilegal dan merugikan,” tegas Puteri.
Selain itu, Puteri juga mendorong KSSK untuk terus meningkatkan keamanan sistem dan teknologi. Hal ini lantaran data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut serangan siber mencapai 888 juta kasus hingga September 2021.
Sementara, OJK juga menyatakan 23 persen serangan siber pada tahun 2021 menyasar sektor perbankan.
"Terkini, Bank Indonesia pun dikabarkan juga mendapatkan persoalan serangan ransomware. Artinya, urgensi keamanan data ini kian mendesak. Karenanya, saya meminta KSSK untuk semakin memperkuat hal tersebut. Termasuk, mengajak industri keuangan untuk semakin meningkatkan keamanan sistemnya," tutur Puteri.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membenarkan adanya serangan siber terhadap sistem BI namun tidak mempengaruhi terhadap tugas kebanksentralan.
Baca Juga: PTM Terbatas di Purwakarta Dimulai Minggu Depan, Ini Penjelasan Kadisdik
"Yang kemarin itu serangan ransomnya melalui e-mail. Tapi itu sudah kami atasi. Kami pastikan tidak ada gangguan pada tugas bank sentral. Kami juga sudah membangun ke depan beberapa
layer untuk penguatan siber," ucap Perry.
Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berpesan agar KSSK semakin erat dalam berkolaborasi untuk mengawal pemulihan ekonomi
nasional dan tantangan digitalisasi.
Termasuk rencana pengembangan Central Bank Digital
Currency (CBDC) atau mata uang digital yang saat ini masih dalam tahap kajian oleh Bank Indonesia.***
