Network
PURWAKARTA TALK - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengoptimalkan serapan belanja daerah.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna mendukung upaya penanganan pandemi dan menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat serapan belanja APBD tahun 2021
sebesar Rp1087,66 triliun atau hanya 89 persen dari pagu belanja senilai Rp1224,73 triliun.
Baca Juga: Siap-siap Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka
Capaian belanja ini justru turun sebesar 2,48 persen dibandingkan tahun 2020.
“Serapan belanja yang kurang optimal ini diantaranya karena masih tingginya saldo anggaran pemerintah daerah yang terparkir di bank. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam mengatur ritme serapan belanja daerah sehingga peran APBD tidak bekerja optimal," tutur Puteri.
Masih menurut Puteri, anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik khususnya di daerah.
Baca Juga: Tanggapi Dugaan Rasis Arteria Dahlan, Dedi Mulyadi: Jangan Malu Bicara Sunda
"Padahal, anggaran ini semestinya bisa digunakan untuk menunjang pemenuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Karenanya, perlu segara dicarikan solusi oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan DJPK pada Kamis, 20 Januari 2022.
Sebagai informasi, DJPK mencatat posisi saldo dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp113,98 triliun hingga akhir Desember 2021.
