PR PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat belum lama ini menggelar rapat penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg. Mendengar kabar berita itu, sejumlah warga mengaku tidak setuju jika pada nantinya pemerintah akan menaikan harga gas melon. Pasalnya, harga di warung-warung kini sudah terbilang sangat mahal.
"Udah ga usah dinaik-naikin lagi. Sekarang aja di warung harganya udah Rp 25 ribu kadang bisa lebih mahal lagi," ungkap Tiwi seorang ibu rumah tangga asal Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Senin 25 Maret 2024.
Hal senada disampaikan warga lain bernama Tini, seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta ini berharap pemerintah saat ini jangan dulu mengambil kebijakan untuk menaikkan harga gas melon.
Baca Juga: BI Sediakan 4.713 Titik Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2024
Menurutnya, kenaikan harga gas melon akan tambah memberatkan masyarakat ditengah harga bahan pokok lain yang belum normal.
"Di pasar kan udah serba mahal, belum lagi sekarang udab deket ke lebaran, kalo gas ikutan naik mah masyarakat tambah pusing," keluhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Alaikassalam juga menyampaikan komentarnya mengenai adanya rapat penyesuaian harga gas LPG 3 Kg yang digelar pemkab setempat belum lama ini.
Politisi PKB yang akrab disapa Alex ini juga menegaskan bahwa DPRD Purwakarta menolak ada kenaikan harga gas LPG 3 Kg. Alasannya, kenaikan harga gas bersubsidi tersebut akan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat.
"Kami dapat informasi ada rapat kordinasi untuk menaikan HET gas melon antara pemda dengan pengusaha minyak dan gas di Purwakarta, dengan dalih rapat penyesuaian HET Elpiji 3Kg. Dari DPRD sudah menegaskan dari tahun lalu bahwa HET gas bersubsidi ini tidak bisa naik, karena bisa berdampak pada ekonomi masyarakat luas," kata Alex, Kamis 21 Maret 2024.
Baca Juga: Polri Gelar Program Mudik Gratis 2024, Cek Rute Tujuannya Disini!
Alex juga mengungkap sejak tahun lalu para pengusaha terutama yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) terus menerus melobi Pemda Purwakarta atau Bupati agar mengeluarkan SK baru mengenai perubahan HET LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram agar harganya naik.
"Dimana yang saat ini Rp.14.500/tabung di tingkat agen, setidaknya naik menjadi Rp.16.000 atau minimal Rp.15.500/tabung. Kemudian di tingkat pangkalan yang saat ini Rp.16.000/tabung naik menjadi Rp.18.000/tabung. Ini kan sudah tidak benar. Hal ini jelas kami tolak, karena harganya menjadi naik," tutur Alex.
Menurut Alex, kebijakan menaikkan HET gas melon ini jelas menguntungkan mereka (para pengusaha) karena harga sampai saat ini dari pemerintah pusat belum ada kenaikan harga gas bersubsidi.
"Kebijakan yang bener itu harusnya diturunkan jangan dinaikan," tambah Alex.
Dia menegaskan, jika sampai HET gas bersubsidi naik tahun ini melalui SK Bupati yang baru, maka DPRD Purwakarta tidak akan tinggal diam. Karena menyangkut ekonomi masyarakat yang bisa tidak kondusif jika harga bahan bakar untuk memasak itu naik harga.
"Kami ingatkan Pemkab Purwakarta tidak gegabah menaikan HET gas bersubsidi," tegas Alex.***